Download File *.Doc  

BAB I :PENDAHULUAN

  1. Sejarah
  2. Perkembangan Bidang Akademik
  3. Visi, Misi, Dasar dan Tujuan Pendidikan

BAB II:MACAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN MACAM PROGRAM STUDI

  1. Macam Penerimaan Mahasiswa Baru
  2. Macam Program Studi

BAB III : SISTEM PENDIDIKAN

  1. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS)
  2. Nilai Kredit dan Beban Studi
  3. Kurikulum
  4. Penilaian Kemampuan Akademik
  5. Sanksi Akademik
  6. Ujian Tugas Akhir Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Ujian Profesi
  7. Evaluasi Keberhasilan Studi
  8. Evaluasi Keberhasilan Studi Program Diploma, Dokter dan Spesialis I
  9. Batas Masa Studi
  10. Program Semester Pendek pada Program Sarjana
  11. Kuliah antar Fakultas

BAB IV:ADMINISTRASI PENDIDIKAN

  1. Syarat-syarat Administrasi Sistem Kredit
  2. Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit
  3. Registrasi Mahasiswa
  4. Ketentuan Pembayaran Biaya Studi
  5. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
  6. Mutasi Mahasiswa
  7. Perpindahan Mahasiswa ke Unibraw
  8. Perpindahan Mahasiswa Antar Fakultas di Unibraw
  9. Perpindahan Mahasiswa Antar Jurusan dalam satu Fakultas di Unibraw
  10. Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi
  11. Alih Program Diploma III Ke Program Sarjana
  12. Peraturan Alih Program Dari Program Diploma I Bahasa Inggris Ke Program Diploma III Bahasa Inggris Unibraw
  13. Kelulusan Pascasarjana, Sarjana dan Program Diploma

BAB V :TATA TERTIB KELUARGA BESAR UNIBRAW

  1. Ketentuan Umum
  2. Hak dan Kewajiban
  3. Tata Krama Pergaulan dan Tanggungjawab
  4. Pelanggaran Terhadap Tata Tertib
  5. Sanksi
  6. Panitia Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (PANTIB)
  7. Ketentuan Tambahan

BAB VI :BIMBINGAN DAN KONSELING (BK) DANPENASEHAT AKADEMIK (PA)

  1. Bimbingan dan Konseling
  2. Penasehat Akademik

BAB VII :PELAYANAN PERPUSTAKAAN, MATA KULIAH UMUM , KOMPUTER DAN
BIDANG STUDI BAHASA

  1. Pelayanan Perpustakaan
  2. Pelayanan UPT MKU
  3. Pelayanan UPT Pusat Komputer
  4. Pelayanan UPT Bidang Studi Bahasa

Lampiran :
1.Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi

TIM PENYUSUN PEDOMAN

 
 
  

Lampiran 1
Salinan

Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 178/U/2001

Tentang

Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi

 

Menteri Pendidikan Nasional

 

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu mengatur penetapan jenis gelar dan sebutan sesuai dengan kelompok bidang ilmu;

Mengingat :   

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 3859);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 Mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi.

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengetahuan.
Pendidikan dan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
Program studi adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi.
Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Penetapan jenis gelar akademik dan sebutan profesional didasarkan atas bidang keahlian.
Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk gelar akademik merupakan program studi.
Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sebutan profesional merupakan program studi.

Pasal 3

Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah.
Dalam Ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pula nama program studi yang bersangkutan secara lengkap.

 

Bab II
Gelar Akademik dan sebutan profesional

Pasal 4

  1. Yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan akademik dari Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
  2. Yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan pendidikan profesional dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.

 

Pasal 5

  1. Yang berhak memberikan gelar akademik adalah Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Yang berhak memberikan sebutan profesional adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.

 

Bab III
Jenis Gelar Akademik

Pasal 6

Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan Doktor.

Pasal 7

Penggunaan gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian.

Pasal 8

Penetapan jenis gelar dan sebutan serta singkatannya sesuai dengan kelompok bidang ilmu dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bersamaan dengan pemberian ijin pembukaan program studi berdasarkan usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kepatutan akademik.

Pasal 9

Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

 

Bab IV
Jenis Sebutan Profesional

Pasal 10

Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Pasal 11

Sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas :
Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P.
Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A.Ma.
Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md.
Sarjana Sains Terapan untuk Program Diploma IV disingkat SST.
Singkatan sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan tersebut.

 

Bab V
Penggunaan Gelar Akademik dan Sebutan Profesional

Pasal 12

  1. Gelar akademik dan sebutan profesional yang digunakan oleh yang berhak menerima adalah satu gelar akademik dan/atau sebutan profesional jenjang tertinggi yang dimiliki oleh yang berhak.
  2. Gelar akademik dan sebutan profesional hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

 

Bab VI
Syarat Pemberian Gelar Akademik dan Sebutan Profesional

Pasal 13

Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional adalah :
Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan     program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.

 

Bab VII
Gelar Doktor Kehormatan

Pasal 14

Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.

Pasal 15

Syarat bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan adalah :
Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana.
Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.
Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan adalah universitas dan institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang dimiliki wewenang.
Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalm ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang berlaku di universitas/institut yang bersangkutan.
Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan.

Pasal 17

Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

 

Bab VIII
Ketentuan Lain

Pasal 18

Perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan gelar akademik, sebutan profesional dan/atau gelar doktor kehormatan.

Pasal 19

  1. Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
  2. Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.
  3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

 

Pasal 20

Penggunaan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang tidak sesuai dengan keputusan ini dikarenakan ancaman dipidana seperti dimaksud dalam pasal 55 dan pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 21

  1. Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri digunakan sesuai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
  2. Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional.
  3. Gelar akademik dan sebutan profesional lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri.

 

Pasal 22

Sebutan profesional yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pertahanan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

 

Bab IX
Ketentuan Peralihan

Pasal 23

  1. Gelar akademik dan sebutan profesional seperti diatur dalam keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
  2. Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di dalam negeri sebelum Keputusan ini berlaku dapat tetap dipakai sebagaimana adanya.

 

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2001

Menteri Pendidikan Nasional,

ttd.

Malik Fajar

TiM penyusun
pedoman PENDIDIKAN universitas brawijaya
tahun akademik 2007/2008

 

Pelindung  :  Rektor
Penasehat  :  

Pembantu Rektor II

Pembantu Rektor III

Ketua :  Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto
Sekretaris  : Dra. Ratnawati
Anggota  :  

  1. Ir. Ludfi Djakfar,  MSCE, Ph.D
  2. Dr. Sihabudin, SH, MS
  3. Dr. Gugus Irianto, SE,  MSA.Ak
  4. Dr. Endang Siti Astuti  Azis, MSi
  5. Ir. Didik Suprayogo, MSc, Ph.D
  6. Dr. Ir. Kusmartono
  7. Ir. Achmad Wicaksono,  M.Eng, Ph.D
  8. Prof. Dr. dr. Edi  Widjayanto, MS, SpPK(k)
  9. Ir. Alfan Jauhari, MSi
  10. Drs. Unggul P. Juswono  MSc
  11. Dr. Ir. Susinggih  Wijana, MS
  12. Dra. Sri Endah  Tabiati, M.Ed
  13. Prof. Dr. Ir. Darsono  Wisadirana, MS
  14. Ir. Hesti Indratin  Rahayu, MSi
  15. Drs. Agus Yuliawan
  16. Drs. Sagiya

Nara Sumber :  

  1. Direktur Pascasarjana
  2. Dekan Fakultas Hukum
  3. Dekan Fakultas Ekonomi
  4. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
  5. Dekan Fakultas Pertanian
  6. Dekan Fakultas Peternakan
  7. Dekan Fakultas Teknik
  8. Dekan Fakultas Kedokteran
  9. Dekan Fakultas Perikanan
  10. Dekan Fakultas MIPA
  11. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian